PRESS RELEASE AUDIENSI 2022

 

PRESS RELEASE AUDIENSI

Diskusi Formasi Jabatan Fungsional Bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, BKD Jawa Tengah, BKD D.I. Yogyakarta dan Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kota Tegal

 


    Pada hari Minggu, 29 Mei 2021 Himpunan Mahasiswa Kebijakan Pendidikan 2022 melaksanakan kegiatan Audiensi Diskusi Formasi Jabatan Fungsional bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, BKD Jawa Tengah, BKD D.I. Yogyakarta dan Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kota Tegal dengan peserta yaiu mahasiswa aktif, alumni, dosen Prodi Kebijakan Pendidikan dan segenap civitas academika FIP UNY. Audiensi merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Himpunan Mahasiswa Kebijakan Pendidikan 2022 dalam rangka membangun jaringan untuk mencari dan memberikan informasi terbaru yang relevan seputar kompetensi apa saja yang dibutuhkan didunia Pendidikan terhadap mahasiswa dan alumni sebagai bahan untuk mengembangkan student carrier dan bekal. Audiensi kali ini dilaksanakan Bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, BKD Jawa Tengah, BKD D.I. Yogyakarta dan Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kota Tegal sebagai usaha untuk terus memberikan informasi urgensi dan eksistensi lulusan sarjana Prodi Kebijakan Pendidikan. Selain itu sebagai langkah ini juga sebagai bentuk dari rangkaian road show Prodi KP untuk memperkenalkan diri secara luas, mengingat urgensi dan kebutuhan daerah terhadap sarjana kebijakan pendidikan. Sekaligus sebagai usaha untuk terus memberikan informasi urgensi dan eksistensi lulusan Prodi Kebijakan Pendidikan

Berangkat dari hal di atas adapun beberapa informasi yang diperolah dari hasil Audiensi Diskusi Formasi Jabatan Fungsional bersama Pemerintah Provinsi Jawa, BKD Jawa Tengah, BKD D.I. Yogyakarta, dan Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kota Tegal antara lain :

1.      Menurut narasumber dari Pemprov Jawa Tengah ada beberapa jabatan fungsional yang dapat dimasuki oleh lulusan dari Prodi Kebijakan Pendidikan, yaitu : pengembangan teknologi pembelajaran, widyaprada, JF lainnya dosen, guru pengawas sekolah, pamong belajar, penilik, pamong budaya, dan pranata lanoratorium Pendidikan kualifikasi spesifik.

 

 

 

 

 

 

Selain jabatan fungsional terdapat juga jabatan pelaksana, yaitu: analis data penilian Pendidikan, analis akreditasi Lembaga diklat, analis dana, rehabilitasi, fasilitas Pendidikan, analis data bidang evaluasi dan Kerjasama penelitian dan Latihan, analis ilmu pengetahuan dan teknologi, analis informasi Pendidikan, analis kapasitas Pendidikan dan santri, analis kebutuhan diklat kasek, analis kebutuhan tendik, analis kelembagaan Pendidikan dll. Lulusan S1 Prodi Kebijakan Pendidikan peluang ada tetapi cukup terbatas umtuk menduduki jabatan pada instansi pemerintah.

2.      Dari narasumber BKD Jawa Tengah menyampaikan bahwa lulusan Prodi Kebijakan Pendidikan mengisi ASN sebagai pejabat fungsional dan jabatan pelaksana. Prioritas pemenuhan ASN bidang Pendidikan Prov Jateng yaitu, jabatan fungsional guru, pamong budaya, dan pengembang teknologi pembelajaran dan jabatan pelaksana dari lulusan D3 disiplin ilmu lain pada Cabdin/Sekolah.

3.      Dari narasumber BKD DIY peluang lulusan analis Pendidikan dan didistribusikan di Pemda DIY: analis diklat, analis dokumen perizinan, analis keolahragaan, analis kepemudaan, analis kependidikan, analis kurikulum dan pembelajaran, analis kursus dan pelatihan, analis mutu Pendidikan, analis pelaksanaan program pengembangan Pendidikan, tenaga kependidikan, pengembang mutu akademik, penyusunan program anggaran dan pelaporan, penyusun promosi dan Kerjasama, penyusun rencana kegiatan dan anggaran, perancang diklat, penelaah kebijakan pengadaan barang dan jasa. Selain peluang Pegawai tetap/ Permanen sebagai PNS dan PPPK. Kemudian, terdapat pegawai Sementara/temporary, sebagai Tenaga bantu dan PPNPM (PPNPM ini dari DIPA). Dengan kriteria, WNI yang berdomisili dan punya KTP DIY, pengalaman kerja minimal 2 tahun, ditindak lanjuti untuk fresh graduate dengan membuka tenaga bantu. Tujuannya untuk mengantisipasi titipan karena hasilnya langsung keluar, pemberian pengalaman kerja bagi warga DIY. Meskipun tenaga bantu untuk mengisi formasi kosong. Maksimal berlaku 1 tahun. Ada 87 formasi untuk naban yang mendaftar 7100. Untuk seleksinya seperti cpns, menggunakan CAT.

 

 

 

 

 

 

 

Adapun peluang mengisi Jabfung (jabatan fungsional) di Pemda DIY : yaitu

·         Pengembangan Teknologi Pembelajaran : kebutuhan 5, terisi 4, kosong 1

·         Pengawas Ketenagakerjaan : kebutuhan 30, terisi 24, kosong 6

·         Analisis Kebijakan : kebutuhan 16, terisi 1, kosong 15

·         Analisis SD Aparatur : kebutuhan 7, terisi 6, kosong 1

·         Mediator hubungan Industrial : kebutuhan 8, terisi 5, kosong 3

·         Penggerak swadaya masyarakat : kebutuhan 6, terisi 5, kosong 1

·         Perencana : kebutuhan 25, terisi 17, kosong 8

·         Pengawas Penyelenggara pembangunan daerah : kebutuhan 24, terisi 14, kosong 10

·         Polisi Pamong Praja : kebutuhan 67, terisi 28, kosong 39

Tetapi itu hanya dilingkup Pemda DIY saja sehingga di Kabupaten/Kota pasti juga ada peluang tetapi belum dilakukan analisis yang lebih lanjut.

4.      Dari narasumber Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal menyatakan terdapat formasi potensial untuk KP isi secara kompetensi yang meliputi: formasi yang tersedia pada OPD Kota Tegal dengan syarat Pendidikan Kebijakan Pendidikan.

1)      Analis mutu Pendidikan (2 orang): Dinas Pendidikan Kebudayaan Perencanaan Kebutuhan Tahun 2022 dan 2026.

2)      Analis dokumen perizinan (1 orang): di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Satu Pimtu (DPMPTSP).

3)      Penyusun program anggaran pelaporan (2 orang): formasi 1 orang di Inspektorat, formasi 1 orang di Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) tahun 2026.

                 Harapan dari Pemprov Jawa Tengah, BKD Jawa Tengah, BKD DIY, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal untuk memperjuangkan formasi jabatan, nomenklatur, peluang lulusan Prodi Kebijakan Pendidikan, dsb yaitu melakukan sosialisasi ke berbagai daerah dan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Kemenpan RB.

 

 

 

 

 

Sekaligus untuk memperkenalkan prodi secara luas lagi agar instansi dari berbgai daerah itu mengetahui adanya Prodi KP dengan kualifikasi yang mumpuni untuk berkecimpung di bidang pendidikan sehingga mereka dapat mengusulkan bahwa mereka membutuhkan kualifikasi analis kebijakan pendidikan. Selain itu diharapkan Prodi KP dapat branding ciri khas dari Prodi KP itu sendiri agar kebanyakan orang tidak menyamakan dengan Prodi KP yang mungkin terlihat selinear.

Dengan adanya kegiatan Audiensi Diskusi Seputar Formasi Jabatan Fungsional Kebijakan Pendidikan Bersama Pemprov Jawa Tengah, BKD Jawa Tengah, BKD DIY, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan dan kegelisahan mahasiswa, alumni, dan dosen Prodi Kebijakan Pendidikan serta mendapatkan informasi seputar prospek kerja/penyaluran lulusan Prodi Kebijakan Pendidikan.

 


 

 

 

 

Lampiran :

Materi Diskusi Formasi Jabatan Fungsional Bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, BKD Jawa Tengah, BKD D.I. Yogyakarta dan Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kota Tegal

https://drive.google.com/drive/folders/1AgkgK0poVoHvFja42YGiOZaEOglp3CXP

Record Kegiatan Audiensi Diskusi Formasi Jabatan Fungsional Bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, BKD Jawa Tengah, BKD D.I. Yogyakarta dan Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kota Tegal

https://youtu.be/_RMNuLjH71k

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2021 tentang Kualifikasi jabatan Pimpinan Tinggi dan jabatan Administrasi di lingkungan Pemda DIY

https://drive.google.com/file/d/1yVmadUR7n-DhQq19Y5jXkO93BfT1tLOg/view?usp=drivesdk

Back To Top