Notulensi Literasi Masa #2

    Pada awal dimulainya diskusi ini moderator menjelaskan terkait tujuan diadakannya program Literasi Masa (Limas) ini yaitu untuk meningkatkan budaya literasi pada masyarakat Indonesia karena mengingat rendahnya budaya literasi di Indonesia khususnya pada mahasiswa. Pada minggu sebelumnya yaitu tanggal 20 Februari 2021, Limas #1 membahas tentang makna pendidikan, kemudian pada Limas #2 ini membahas tentang Ganti Menteri – Ganti Kebijakan yang merupakan bab dua dari buku berjudul “Pendidikan yang Memiskinkan” karya Darmaningtyas. Kebijakan di Indonesia selalu berubah-ubah sesuai dengan pergantian menteri yang ada karena setiap menteri memiliki visi dan misi tersendiri guna mencapai tujuan awal pendidikan padahal masih banyak program atau kebijakan menteri yang belum tuntas sebelumnya namun sudah diganti oleh kebijakan menteri yang lain. Menurut moderator, pemerintah terlalu reaktif terhadap permasalahan yang ada di Indonesia terutama pada bidang pendidikan dan kurang memperhatikan intensitas, kepentingan, maupun urgensi masalah yang ada dalam kebijakan-kebijakan tersebut. Literasi Masa memiliki berbagai tema pembahasan sesuai dengan bab buku karya Darmaningtyas yaitu “Pendidikan yang Memiskinkan”. Moderator juga menghimbau para peserta untuk tidak meninggalkan grup WhatsApp Literasi Masa untuk mendapatkan info terkait Limas berikutnya karena diskusi ini akan dijalankan secara terus menerus selama dua minggu sekali.

    Selanjutnya pemantik menjelaskan atau memaparkan materi atau ringkasan terkait pembahasan pada diskusi sore hari ini yaitu Ganti Menteri – Ganti Kebijakan yang sudah ditampilkan oleh operator menggunakan power point. Pada power point slide kesembilan tersebut menampilkan beberapa daftar permasalahan yang ada di dunia pendidikan. Pemantik mengatakan bahwa ada beberapa kebijakan yang memiliki niat yang baik namun pelaksanaan yang buruk, birokrasi yang menyusahkan sehingga memunculkan celah-celah terjadinya politik uang atau KKN, kebijakan yang tidak tepat karena para pejabat tidak mengerti atau paham mengenai esensi atau aspek kesejarahan dari isu yang hendak diatur dalam kebijakan tersebut, terdapat pula pejabat yang mengabaikan makna-makna ekonomi, politik, sosial, dan budaya sebuah kebijakan tersebut, dan yang terakhir adalah perbedaan pandangan antara satu menteri dengan menteri yang lainnya sehingga membuat suatu kebijakan tersebut berubah-ubah. 

    Pada bab dua ini juga terbagi menjadi beberapa kasus, kasus yang pertama membahas tentang Birokratisasi Sekolah Swasta yang mana sebelum kemerdekaan dan pada saat awal kemerdekaan keberadaan sekolah swasta berbeda dengan sekolah swasta pada zaman sekarang. Pada awalnya sekolah swasta memiliki tujuan yang berfokus pada pengembangan dunia pendidikan, maka dari itu sekolah swasta didirikan oleh masyarakat di daerah tertentu. Namun pada era orde baru, keberadaan sekolah swasta dipersulit yang mana harus mengikuti sebuah yayasan yang bertujuan apabila terjadi suatu permasalahan maka akan mudah dipertanggungjawabkan. Hal ini mengakibatkan perbedaan tujuan antara masyarakat yang mendirikan sekolah tersebut dengan yayasan yang mengakibatkan sekolah swasta yang diakui pemerintah hanya sekolah milik yayasan. Akibat dari permasalahan tersebut yaitu hilangnya sejarah awal pembentukan sekolah swasta dan juga mengakibatkan turunnya minat masyarakat terhadap pembangunan pendidikan. Kemudian pada era selanjutnya sekolah swasta diberi akreditasi yaitu tercatat, terdaftar, diakui, dan disamakan oleh pemerintah. Sekolah swasta yang tidak terdaftar tidak akan mendapat bantuan dana namun otonomi birokrasinya masih sepenuhnya milik pendiri sekolah tersebut, begitupun sebaliknya. Pemberian akreditasi tersebut memunculkan celah terjadinya politik uang karena terdapat sekolah yang memiliki relasi pada daerah tersebut untuk mendapatkan dana. Contohnya yaitu banyak sekolah yang belum memenuhi standar akreditasi namun mendapat bantuan dana, dan ada pula yang sudah memenuhi standar akreditasi namun tidak mendapatkan dana. Dampak dari hal ini yaitu tutup nya sekolah swasta yang memiliki standar kompeten namun tidak memiliki dana yang cukup, selain itu pada kasus ini juga masyarakat menilai bahwa transparansi dari akreditasi tersebut sangat kurang sehingga politik uang banyak terjadi pada saat itu.

    Selanjutnya pemantik menjelaskan kasus kedua yaitu Ujian Negara vs Ujian Sekolah. Ujian Negara diganti menjadi Ujian Sekolah untuk menjadi penentu kelulusan karena pada saat diberlakukannya Ujian Negara tidak sedikit peserta didik yang tidak lulus atau gagal karena kualitas soal yang sulit. Pada kasus ini, permasalahan yang dibahas yaitu sekolah yang pada awalnya menjadikan Ujian Negara sebagai standar kelulusan harus diganti menjadi Ujian Sekolah untuk menentukan kelulusan siswa nya. Hal ini menyebabkan permasalahan karena kualitas soal berkurang karena pembuat soal pada Ujian Sekolah adalah guru sekolah tersebut yang mana mengetahui kemampuan serta batasan materi yang dikuasai oleh peserta didiknya sehingga soal-soal tersebut menyesuaikan kemampuan para siswa. Munculnya kebijakan ini juga menyebabkan merosotnya kualitas pendidikan di Indonesia karena banyak yang beranggapan bahwa setiap siswa hanya sekedar lulus dan banyak guru yang membantu siswanya agar lulus padahal kenyataannya nilai siswa tersebut tidak mencukupi standar kelulusan. Permasalahan lainnya yang timbul yaitu hasil dari ujian ini yaitu NEM (Nilai Ebtanas Murni) yang mana nilai tersebut digunakan untuk menempuh pendidikan selanjutnya dari jenjang sekolah dasar ke sekolah menengah memicu timbulnya jual beli kursi, dimana siswa yang memiliki nilai kurang namun memiliki semangat juang yang tinggi dapat berusaha untuk melobi para pejabat di sekolah tersebut. Dari hasil NEM tersebut juga muncul sekolah-sekolah unggulan dimana pemilik NEM tinggi berkumpul di suatu sekolah sehingga terjadinya kesenjangan antara satu sekolah dengan sekolah yang lainnya. Namun hal ini juga memiliki dampak positif atau menguntungkan untuk siswa yang tidak memiliki banyak biaya namun memiliki nilai akademik yang tinggi seperti yang dialami oleh penulis buku tersebut yaitu Pak Darmaningtyas dimana beliau dapat diterima di sekolah yang dapat dikatakan memiliki kualitas baik. Pembahasan selanjutnya yaitu pada kasus ketiga tentang pembatasan akses ke PTN (Perguruan Tinggi Negeri). Pada awal kemerdekaan karena kuota yang disediakan oleh PTN belum sesuai dengan jumlah kelulusan sekolah menengah atas dan sederajatnya, maka dilakukan pembatasan yang bertujuan untuk memaksimalkan penerimaan peserta didik baru pada PTN tersebut karena pada saat itu banyak mahasiswa yang diterima di dua PTN sehingga dapat menyebabkan kosongnya kursi suatu PTN yang seharusnya diisi atau menjadi hak orang lain. Namun pada kasus ini timbul berbagai macam masalah karena hanya orang-orang golongan tinggi yang dapat mengakses pendidikan di PTN sedangkan orang-orang golongan rendah harus menunda pendidikannya karena permasalahan pada biaya. Di samping dampak negatif tersebut, terdapat alternatif dengan munculnya Universitas Terbuka sehingga para lulusan yang tadinya terkendala pada biaya tetap bisa menempuh pendidikan tingkat tinggi tersebut. Kembali lagi setiap permasalahan atau solusi yang timbul pasti tidak terlepas dari dampak negatifnya, Universitas Terbuka ini kekurangan kualitas maupun kinerja sehingga hasil pembelajarannya tidak dapat maksimal seperti pendidikan di PTN. Kasus keempat yaitu kebijakan kontroversial relasi pendidikan dengan politik dan agama. Pemantik menjelaskan bahwa pendidikan telah dimasuki atau bercampur dengan unsur politik dan agama, pada era tersebut terdapat kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan isu agama seperti larangan siswa untuk memakai kerudung atau hijab sehingga memicu respon masyarakat karena berkaitan dengan agama. Kemudian pada era selanjutnya muncul kebijakan bahwa kerudung diwajibkan untuk setiap orang beragama Islam. Kebijakan selanjutnya yaitu kebijakan yang dikeluarkan pada era pemerintahan Menteri Pendidikan Daoed Joesoef yaitu diberlakukannya libur pada peserta didik selama seminggu pada awal dan akhir Bulan Ramadhan, hal ini bertujuan untuk memaksimalkan pendidikan yang berlangsung pada bulan puasa tersebut. Namun kembali lagi hal ini memicu respon spontan dari masyarakat yang mana beranggapan bahwa pada saat Bulan Ramadhan seharusnya dikhususkan untuk beribadah namun kenyataannya malah tetap diberlakukan pembelajaran seperti biasa. Daoed Joesoef juga mengeluarkan kebijakan di kalangan kampus yaitu diminta untuk tidak mencampuri urusan politik praktis di era orde baru tersebut, perguruan tinggi hanya diminta untuk fokus pada kegiatan akademik untuk menunjang fokus pada mahasiswa. Pada pemerintahan Daoed Joesoef ini juga terjadinya pergantian dari caturwulan menjadi semester, hal ini juga dijelaskan dalam buku tersebut bahwa Pak Darmaningtyas berbicara kepada Pak Daoed Joesoef tentang alasan beliau menciptakan kebijakan tersebut yaitu karena banyaknya pelajar Indonesia yang setelah lulus ingin melanjutkan studinya ke luar negeri, karena sistem caturwulan maka pelajar tersebut harus menunggu waktu yang sesuai dengan luar negeri sehingga untuk menciptakan efektifitas dan efisien waktu maka diubahnya kebijakan tersebut. Tampaknya kebijakan tersebut merupakan kebijakan yang tepat karena pada kenyataanya masih diterapkan hingga saat ini di Indonesia. Pada akhir bab 2 buku ini, Pak Darmaningtyas berpendapat bahwa pembentukan kebijakan tidak pernah netral, hal ini dapat ditunjukkan oleh para pemegang kebijakan tidak memiliki otonomi yang kuat sehingga selalu terpengaruh oleh kepentingan diluar nasional. 

Selanjutnya moderator menanggapi terkait materi pembahasan tersebut, moderator mengatakan bahwa tertarik pada tema tersebut karena kebijakan ini dimulai pada era pemerintahan Presiden Soekarno dimana Menteri Pendidikan dijabat oleh Daoed Joesoef. Beliau banyak mengeluarkan kebijakan atau pengambilan keputusan yang menjadi kontroversial di masyarakat Indonesia seperti larangan penggunaan jilbab. Kebijakan ini berlangsung hingga era 90-an baru kemudian diperbolehkan memakai jilbab, sebelumnya peserta didik yang memakai jilbab bisa mendapat skorsing dalam bentuk hukuman, sanksi, denda, dan lain sebagainya. Moderator mengamati bahwa kebijakan maupun program yang dikeluarkan oleh pemerintah cenderung sama satu dengan yang lainnya hanya saja memerlukan biaya yang lebih banyak dari sebelumnya, hal ini dapat dilihat pada perubahan UN menjadi KSN. Kedua kebijakan tersebut hampir sama namun memerlukan biaya yang lebih banyak, pada UN diperkirakan dana sebesar 300 miliar, sedangkan pada kebijakan yang baru ini memerlukan dana sekitar 1,4 triliun. Moderator juga tertarik dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Daoed Joesoef yaitu Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan, dimana mahasiswa UI, ITB, UGM dan lain sebagainya mengadakan demo secara besar-besaran karena hal ini dianggap sebagai bentuk depolitisasi kehidupan kampus. Dalam buku karya Daoed Joesoef yang berjudul Rekam Jejak Anak Tiga Zaman, beliau menuliskan bagaimana kondisi pendidikan di Indonesia yang membuat beliau membuat kebijakan NKK dan BKK tersebut karena menurut beliau mahasiswa bukanlah politikus yang incidental di jalan raya, melainkan universitas atau kampus dan mahasiswanya harus aktif dalam komunitas ilmiah. Moderator melontarkan pertanyaan terkait bagaimana keterkaitan antara kasus tersebut dengan kebijakan-kebijakan di masa sekarang. 

Pemantik menanggapi pertanyaan dari moderator terkait kebijakan yang dibuat oleh Daoed Joesoef bahwa beliau memang banyak membuat kebijakan yang memicu respon spontan dari masyarakat pada era tersebut. Terkait kebijakan larangan mahasiswa menyerukan pendapatnya di jalanan, pemantik tidak sepenuhnya sepakat karena menurut pemantik hal itu merupakan wadah yang tepat untuk menyalurkan aspirasi tetapi hasil yang konkrit juga dapat dihasilkan melalui pembelajaran atau penelitian ilmiah, jadi hal tersebut dapat dilakukan secara seimbang. Sehingga tidak sebatas bersuara, namun ada penelitian yang dilakukan untuk menemukan solusi permasalahan yang ada.

    Moderator kembali menanggapi jawaban dari pemantik bahwa merujuk pada pemerintah seperti yang telah dibahas pada program Ruang Dialektika tentang politisasi kampus yang terjadi di UNES, ketua BEM universitas tersebut telah melakukan konsolidasi untuk menentang beberapa hal namun tidak direspon oleh kampus maupun pemerintah. Moderator menanyakan bagaimana tanggapan pemantik mengenai kebijakan yang ada di masa pemerintahan Nadiem Makarim saat ini, apa yang menjadi poin maupun kritik atau saran saat ini? 

    Pemantik menjawab bahwa dirinya sempat berdiskusi dengan teman-temannya mengenai kebijakan yang terkenal dari pemerintahan beliau yaitu Kurikulum Merdeka, pemantik berpendapat bahwa kurikulum sering berganti dan selalu mendapat pelatihan pengajar. Hal-hal yang terdapat petunjuk di dalamnya saja masih belum maksimal hasilnya apalagi hal yang dibebaskan seperti pada Kurikulum Merdeka ini, bukan karena pemantik tidak percaya kepada pengajar, namun memang pada kenyataannya kreativitas guru belum saatnya apabila menerapkan kurikulum tersebut.

    Moderator melihat bahwa kebijakan di masa Nadiem Makarim ini seperti kebijakan paradoks karena Nadiem yang merupakan CEO Gojek mengutamakan inovasi serta kreativitas yang menggunakan merk dagang Merdeka Belajar di PT Sekolah Cikal karena konsep tersebut bukan dari kemendikbud melainkan dari perusahaan tersebut yang akhirnya direlakan untuk kemendikbud. Permasalahan yang timbul yaitu banyak yang menganggap bahwa Nadiem mengutamakan kreativitas namun beliau mengambil cabut kebijakan orang lain. Kebijakan beliau juga banyak yang meniru kebijakan orang lain sehingga moderator mengatakan bahwa kebijakan beliau merupakan kebijakan paradoks, seperti pada dilahirkannya kebijakan Kampus Mengajar padahal sebelumnya sudah ada kebijakan yang bernama Indonesia Mengajar yang diusulkan oleh Anies Baswedan. Moderator juga menganggap bahwa kemendikbud sekarang tidak memiliki ciri khas tersendiri, sehingga dinamika kebijakan pendidikannya belum sempurna. 

    Citra Widyastoto (Staff Departemen Penalaran) menanggapi pembahasan tersebut, menurut Citra ganti menteri – ganti kebijakan tidak hanya terjadi pada dunia pendidikan, namun telah terjadi di berbagai aspek. Contohnya pada pembangunan bandara di sebuah daerah pasti bupati kabupaten tersebut tidak ingin melanjutkan pembangunan hanya karena tidak ingin pembangunan tersebut selesai dan disahkan pada saat bukan masa jabatannya, sehingga yang mendapat apresiasi bukan bupati pada masa itu melainkan bupati periode selanjutnya. Hal tersebut sebenarnya sudah harus ditemukan solusinya tidak hanya setiap lima tahun ganti bupati namun permasalahannya belum dapat diselesaikan bahkan tidak ada kemajuannya. Tetapi solusi yang dapat kita temukan tidak harus mencontoh solusi kebijakan yang ada di luar negeri, para pendiri bangsa Indonesia sepertinya sudah memiliki kunci bagaimana cara bernegara maupun berpemerintahan yang baik yaitu kembali lagi dengan cara melihat dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Pendidikan termasuk kedalam sila kedua pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mana sila tersebut ada dibawah Ketuhanan. Untuk mewujudkan manusia yang beradab atau madani, maka sangat dibutuhkan pendidikan. Apabila sila kedua dapat dituntaskan salah satunya dengan menuntaskan permasalahan pendidikan, maka dengan otomatis dapat menjalankan sila-sila selanjutnya. Kunci yang selanjutnya adalah sila ketiga yang berbunyi persatuan Indonesia, hal ini dikarenakan masyarakat Indonesia memiliki banyak perbedaan seperti suku, ras, golongan seperti banyaknya parpol yang dianggap banyak mengganggunya daripada membantunya. Banyak yang masih mementingkan golongannya sendiri sehingga belum bisa mewujudkan sila ketiga dari Pancasila tersebut. Atau mungkin hanya dari partainya sendiri yang tidak ingin kelihatan bahwa kebijakan yang dibuat sehingga hanya mengganti nama padahal program atau kebijakannya sama dengan yang sebelumnya. Pada penyelesaian masalah masih banyak yang belum mengesampingkan masalah golongan untuk bersatu menjadi kesatuan bangsa Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Jadi semua hal tersebut sebenarnya menjadi suatu runtutan yang dapat menghasilkan suatu kebijakan berkelanjutan yang apabila moto awalnya diperuntukkan Indonesia bukan hanya sebatas kepentingan golongan. Karena sudah terkait oleh suatu sistem partai politik, maka sudah tidak bisa lagi dan akan semakin sulit untuk dinegosiasi pembenahan pendidikan. 

Moderator menyampaikan secara singkat pendapat dari Citra yaitu seharusnya ada kebijakan yang baik dan berkelanjutan. Secara konsep sebenarnya kebijakan pendidikan di Indonesia begitu luhur namun permasalahannya ada pada operasional dimana masih banyak ditemukan penyimpangan dalam praktiknya seperti contoh pusat mengatakan A namun sampai pada daerah mengatakan B. Kualitas kebijakan pendidikan yang ada di Indonesia juga masih rendah dan moderator menarik ke belakang terkait Pancasila bahwa pendidikan merangkum semua sila-sila tersebut. Moderator membaca suatu jurnal milik Bapak Dwi Siswoyo tentang pandangan Bung Karno terhadap Pancasila dan pendidikan yang ada di Indonesia bahwa setiap butir Pancasila memiliki nilai filosofis tersendiri terhadap pendidikan. Moderator merasa terpukul ketika membaca salah satu poin dari jurnal tersebut karena moderator merupakan salah satu yang menganut paham kosmopolitan karena Bung Karno mengatakan bahwa bangsa Indonesia bukanlah negara dengan paham cosmopolitan dimana warganya diajak untuk menarik identitas sosialnya atau warga negaranya menjadi warga dunia, jadi setiap orang berhak mendapatkan apapun termasuk pendidikan. Menariknya dari pemikiran Bung Karno yaitu Indonesia menganut paham internasionalism atau peri kemanusiaan yang tetap memiliki bangsa dan memiliki metode tersendiri untuk mendidik. Banyak kebijakan di Indonesia yang mengambil sari-sari dari luar negeri tanpa memikirkan prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh ilmuwan pendidikan seperti Ki Hajar Dewantara. Seperti yang telah dijelaskan oleh moderator maupun pemantik pada Limas #1 minggu lalu, Indonesia masih kekurangan kualitas atau mutu pengajar hingga saat ini. Hal ini menyebabkan gelar sarjana pendidikan dalam mata kuliah ilmu pendidikan atau pedagogi masih rendah dalam hal metode bagaimana cara mendidik anak yang sesuai dengan khasanah Indonesia. Ir. Soekarno menjadikan permasalahan tersebut sebagai tolak ukur bahwa sebenarnya pendidikan di Indonesia harus kontekstual walaupun nantinya dapat dikomparasikan, solusi permasalahan tersebut dapat mengambil sari-sari dari luar negeri namun hanya perlu menanamkan nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam Pancasila. Pendidikan menjadi alat untuk menjalankan demokrasi karena demokrasi inilah yang menjadi prinsip negara Indonesia. Seluruh tujuan negara Indonesia intinya hanya satu yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya dalam bidang pendidikan namun dalam bidang lainnya. Hal ini yang harus dipikirkan oleh kita sebagai pemerhati pendidikan atau sebagai analis kebijakan pendidikan harus peduli terhadap dinamika kebijakan pendidikan, bagaimana cara merekonstruksinya, memberi rekomendasi terhadap pemerintah, dan lain sebagainya.

Pemantik menanggapi tanggapan dari Citra bahwa tidak ada masalah apabila kebijakan atau kelanjutan ganti menteri – ganti kebijakan selagi kebijakan tersebut untuk perkembangan pendidikan karena pendidikan di Indonesia masih jauh tertinggal sehingga harus diadakannya inovasi dan evaluasi. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, permasalahan ini yaitu pada sistemnya, ibaratkan mata air apabila ingin mengalir ke suatu tempat maka diperlukan pipa, tidak peduli sejernih atau jenis apapun airnya, tetapi jika pipa tersebut sudah berlubang, bocor, atau bahkan berkarat maka sampai di tempat tersebut tidak akan maksimal. Sama hal nya dengan sistem-sistem di negara Indonesia, sebaik apapun isinya apabila sistem tersebut rusak maka tidak akan maksimal hasilnya. Hal ini juga terkait dengan perkembangan pada masa orde baru, dimana pada masa itu penguasanya jelas yaitu militer dan golkar sehingga kebijakan yang dibuat terpusat pada kepentingan mereka. Setelah reformasi, seperti yang dijelaskan pada bab satu bahwa aktor-aktor yang bermain semakin banyak jadi kita tidak mengetahui tokoh yang mempengaruhi kebijakan tersebut siapa saja sehingga permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks. Pak Gita Wirjawan selaku mantan menteri perdagangan pernah mengatakan bahwa sekeras apapun Nadiem Makarim memberi inovasi, apabila permasalahannya sejauh hulu ke hilir belum selesai maka tidak akan kebijakan tersebut berjalan. Menurut pemantik, solusi yang tepat yaitu bagaimana seseorang dapat memutus ketidaksehatan sistem tersebut. Ibarat politik merupakan organ tubuh manusia sedangkan aktor-aktor yang bermain diibaratkan dengan kanker, apabila organ manusia sudah terkena kanker maka akan sulit untuk sehat kembali. Pemantik juga mengatakan bahwa sistem pendidikan di Indonesia sudah terkena kanker yang tidak diketahui stadiumnya dan mungkin sudah parah atau kritis, jadi untuk memperbaikinya sulit. Kanker juga dapat diderita karena faktor keturunan, namun juga dapat dicegah. Jadi sebagai generasi muda harus bisa memutus kanker tersebut sehingga dapat membuat sistem yang sehat dan memberi ide yang mengalir dengan sehat walaupun terlihat munafik apabila mengatakan hal yang seperti itu namun itulah cara yang dapat dilakukan untuk mewujudkan suatu kebijakan yang dapat berjalan dengan berkelanjutan dan maksimal.  

    Menurut moderator, analogi seperti yang dijelaskan oleh pemantik sangat menarik namun parahnya kanker di tubuh Indonesia itu bukan hanya satu di bidang pendidikan dan kebijakan-kebijakan yang ada seharusnya turun temurun, saling banting membanting, dan tidak jelas arahnya dari hulu ke hilir.

    Citra menambahkan dua poin terkait pembahasan dari moderator dan pemantik. Pertama adalah inovasi di Indonesia masih miskin dan dapat dikatakan paradoks karena hanya mengganti nama. Kedepannya untuk sistem tersebut seharusnya memiliki sistem sendiri yang mengerti kondisi yang ada di Indonesia dan perkembangan zamannya. Pada pemerintahan Ir. Soekarno, segala hal yang diterapkan ala Indonesia seperti ekonomi, demokrasi, maupun pendidikan. Seperti pada pengalaman Presiden Soekarno pada saat membolos kuliah guna melihat keadaan di suatu desa yaitu terdapat petani yang memiliki rumah, kerbau, dan lain sebagainya namun kehidupannya masih miskin. Pada buku Karl Max dijelaskan bahwa kemiskinan terjadi karena tidak adanya sektor produksi, namun di Indonesia memiliki sektor produksi namun keadaannya tetap miskin. Maka dari itu pemerintahan di Indonesia harus memiliki prinsip sendiri yang tidak meniru dari Barat.

    Pemantik memberikan closing statement bahwa kesimpulan dari bab ini yaitu setiap generasi memiliki masalahnya sendiri, namun apabila tetap berkelanjutan maka akan menimbulkan permasalahan yang lebih besar dimana generasi kita harus bisa memutus sel kanker yang ada di sistem pendidikan Indonesia agar bisa membentuk inovasi atau sistem yang sehat agar tidak terjadi permasalahan yang berlarut.

    Moderator menambahkan kesimpulan pembahasan pada bab ini bahwa masih banyak permasalahan kebijakan di Indonesia seperti banyaknya kebijakan yang kontroversial serta tidak memberi dampak yang baik terhadap masyarakat Indonesia karena banyaknya sel kanker di tubuh sistem pendidikan. Hal tersebut dapat memberi pengingat kepada generasi saat ini agar kolektif dalam bertindak kedepan, memperbaiki atau menyembuhkan, dan mencegah agar tidak terjadi lagi permasalahan tersebut.  

Back To Top