RUANG DIALEKTIKA #16 “RUU PKS : Apa Kabar?"

 

Pamflet acara RD #16

“RUU PKS: Apa Kabar?”

 

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) telah disusulkan sejak Januari 2016 dan masuk pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2018.

Pembahasan RUU PKS mengalami polemik karena tidak ada kebulatan suara di DPR dan adanya pihak yang pro/kontra terhadap pengesahan RUU PKS ini, hingga dikeluarkan dari daftar Prolegnas 2020.

Di sisi lain, berdasarkan catatan Komnas Perempuan, kasus kekerasan seksual di Indonesia meningkat di tahun 2018-2019 (dari 406.178 menjadi 431.471 kasus).

Oleh karena itu, perlu adanya ruang diskusi terbuka antara pihak yang pro dan kontra untuk berdialog dua arah dalam upaya mengedukasi masyarakat mengenai RUU PKS.

 

Seperti yang telah diketahui bahwa sampai saat ini belum ada payung hukum untuk melindungi perempuan dalam menghadapi kekerasan seksual. Usulan mengenai RUU PKS yang dianggap dapat melindungi korban dari kekerasan seksual juga  masih menuai pro dan kontra. Bahkan pada bulan Juli, RUU PKS resmi ditarik dari prolegnas prioritas DPR 2020. Urgensi pengesahan RUU PKS ini disebabkan karena masih maraknya tindak kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia tetapi belum ada penanganan hukum yang jelas, terlebih lagi dalam penanganan lanjut untuk korban.

Tercatat bahwa sepanjang tahun 2011 hingga 2019. Ada 46.698 kasus kekerasan seksual yang terjadi di ranah personal maupun publik terhadap perempuan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 23.021 kasus terjadi di ranah publik, berupa pemerkosaan (9.039 kasus), pelecehan seksual (2.861 kasus), cyber crime bernuansa seksual (91 kasus). Selain itu apabila RUU ini segera disahkan maka akan dapat mengurangi budaya menyalahkan korban yang sampai saat ini masih banyak ditemukan, dan juga adanya penanganan hukum yang lebih terintefrasi dengan sistem pemulihan korban.

RUU PKS ini menjadi “spesial” karena di dalamnya memuat sembilan jenis tindakan kekerasan seksual yang dapat dipidanakan diantaranya yaitu: Pelecehan seksual, eksploitasi seksual, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan aborsi, pemaksaan perkawinan, pemerkosaan, pemaksaan pelacuran, perbudakan seksual, dan penyiksaan seksual. Selanjutnya elemen lain yang dibahas adalah mengenai pemindanaan (bentuk pidana lain selain pidana penjara), hukum acara, pemulihan korban, pencegahan dan pemantauan.

Golongan yang bersikap kontra terhadap pengesahan RUU PKS ini menganggap bahwa RUU PKS pro-zina, pro-aborsi, ada juga pendapat bahwa sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekerasan seksual, dan RUU ini dianggap berperspektif liberal yang tidak sesuai dengan pancasila, agama, dan budaya ketimuran.

Pembahasan mengenai RUU PKS ini semakin hangat ketika sesi diskusi dibuka. Diskusi tanya jawab dimulai dengan kasus pelecehan seksual yang masih segar dalam ingatan kita yaitu kasus “fetish Gilang jarik”. Kasus ini cukup mendapat mendapat sorotan dari banyak masyarakat. Apabila kita tinjau dari RUU PKS maka dalam kasus ini pelaku tidak akan hanya mendapat hukuman tetapi juga mendapatkan rehabilitasi. Maka dari itu perdebatan mengenai RUU PKS ini seharusnya tidak dimaknai sebagai perdebatan teologis, yang mana menganggap bahwa RUU ini telah menyalahi aturan norma, budaya, dan sebagainya. Perdebatan RUU PKS seharusnya dimaknai sebagai perdebatan politis, yaitu tergantung pada siapa yang memimpin dan rezim yang berkuasa.

Diskusi dilanjutkan dengan beberapa pertanyaan mengenai definisi kekerasan seksual yang masih dianggap multitafsir apalagi yang menyangkut tentang persetujuan berhubungan badan. Namun, untuk pemahaman mengenai consent sendiri dapat diketahui dari bahasa tubuh (gesture) maupun ucapan (verbal). Seperti contoh saat orang itu diam belum tentu ia mau melakukan hubungan seksual tersebut, semua ini dapat kita mengerti manakala kita belajar mengenai sex education. Kemudian konsen sebenarnya merupakan hak dan kewajiban dari seseorang, salah satu bentuknya adalah kejujuran. RUU PKS ini sudah memasukkan konsen untuk dibahas untuk dibahas dan banyak progres yang lebih baik jika kita menerapkan RUU PKS ini.

Jadi perbedaan sudut pandang ini tidak boleh dianggap remeh, sebab pada konsep diri yang menentukan sudut pandang seseorang dan imbas dari konsep tersebut akan mempengaruhi perilaku orang-orang setelahnya. Kita tahu bahwa kekerasan seksual Ini memang perlu segera dihilangkan, maka dari itu dari Ruang Dialektika dengan tema ”RUU PKS: Apa Kabar?” ini, kita dibuat semakin sadar bahwa perlu banyak interaksi antara sudut pandang pro dan kontra terhadap RUU PKS ini, sehingga kita dapat memahami RUU PKS ini lebih berpihak kepada korban serta bertujuan melakukan perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Kemudian untuk memahami RUU PKS ini memang seharusnya perlu ada prakondisi tertentu seperti contohnya dengan sex education agar dapat melihat dalam perspektif yang lebih luas.

 

Memahami RUU PKS untuk segera disahkan artinya kita memahami bahwa lingkup kekerasan seksual itu luas dan menyangkut relasi kuasa yang kompleks. – Khansa Nabila

 

Notulis : Ririn Hidayanti (Mahasiswi Kebijakan Pendidikan 2019)

Editor  : Fitri Ardingingsih (Mahasiswi Kebijakan Pendidikan 2018)

Back To Top