RUANG DIALEKTIKA #14 “Dampak Covid-19 dalam Dunia Pendidikan”



Munculnya covid-19 di Indonesia membawa dampak dan banyak perubahan di seluruh aspek kehidupan masyarakat Indonesia maupun dunia. Mudahnya penyebaran virus ini mmbuat pemerintah mencetuskan kebijakan untuk menunda seluruh kegiatan yang melibatkan banyak orang termasuk kegiatan di dunia penbdidikan dan mengganti dengan sistem online (daring). Kuliah online (daring), beban tugas, ujian kenaikan kelas, UTBK, UN, KKN, skripsi? Sistem pendidikan yang dianggap belum siap menyebabkan berbagai keluhan, baik dari siswa maupun mahasiswa. Lalu, bagaimanakah pertimbangan kebijakan pendidikan yang dianggap tepat untuk itu?
Dalam aspek pendidikan, kondisi darurat covid-19 menuntut para pengambil Kebijakan Pendidikan di berbagai level untuk melakukan berbagai penyesuaian dalam waktu singkat. KBM online di masa pandemik covid-19 ini dikembangkan dalam merespon kondisi kedaruratan untuk menjaga kelangusngan pembelajaran, sehingga aktivitas pembelajaran tetap berjalan. Tentunya terjadi ketergesaan dalam penyiapannya, karena tidak dirancang sejak awal. Dalam kondisi demikian, pencapaian tujuan pendidikan belum tentu maksimal, karena pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran tersebut bisa jadi tidak memiliki prioritas yang sama, misalnya karena mengalami berbagai kendala dan hambatan dalam kehidupan.
Memutuskan kebijakan percepatan masa kuliah pun kurang efektif dan bukanlan suatu bentuk kebijakan yang tepat. Hal ini akan semakin banyak menimbulkan masalah lain yang mengekor, seperti capaian mahasiswa yang nantinya akan dipertanyakan. Selain itu, apakah mahasiswa mampu menghadapi tekanan yang ada? Dalam hal ini, memang dibutuhkan kajian yang rapi tapi tepat sasaran. Seharusnya pihak kampus benar-benar mempertimbangan pengambilan keputusan tersebut dengan membuat rangkaian alternatif sebelum nantinya di nilai alternatif mana yang memiliki tingkat penyeleasaian persoalan yang paling sedikit tingkat kegagalannya. Sebagai solusi, kampus dapat memberikan satu bentuk inovasi berupa metode kuliah yang kreatif. Tapi perlu diingat lagi bahwa dalam posisi seperti ini mahasiswa juga harus dituntut untuk dapat beradaptasi dengan belajar secara mandiri dan memaksimalkan kemampuan dan waktunya selama masa pandemic ini untuk dapat belajar dari berbagai sumber.
Kebijakan mempercepat perkuliahan akan mungkin dapat diputuskan dengan konsekuensi adanya pemadatan materi, mengingat pembelajaran sudah dirancang sejak awal dan disepakati pada saat kontrak belajar.  Mestinya keputusan tersebut diambil dengan melibatkan mahasiswa yang juga merupakan subjek aktif dalam pembelajaran. Terkait dengan pemberian nilai, sesungguhnya nilai merupakan cerminan kinerja dari mahasiswa. Untuk kondisi seperti saat ini, penilaian tidak melulu dalam ukuran kuantitatif, namun dapat juga menilai proses berdasarkan unjuk kerja mahasiswa dalam berbagai bentuk.
Adanya kebijakan pembelajaran jarak jauh ini memang memunculkan beberapa masalah terutama pemerataan. Banyak pelajar yang mengeluhkan kesulitan untuk mengakses internet dan kurangnya fasilitas yang memadai. Namun seiring berjalannya pembelajaran ini, pihak kampus juga memberikan keringanan dengan memberikan dukungan paket data dengan harapan memudahkan mahasiswa untuk menjalankan pembelajaran jarak jauh ini. Hal ini berkaitan dengan pendidikan untuk semua (education for all), di mana prinsip kemudahan akses untuk semua menjadi pilihan utama.
Dalam kondisi seperti ini, masyarakat justru memiliki kesempatan untuk berinisiatif, tidak hanya menunggu instruksi pemerintah. Komitmen dan kreativitas masyarakat diuji, mengingat situasi krisis dan kondisi darurat, maka fleksibilitas perlu dikedepankan. Apalagi dengan variabilitas kondisi geografis, ekonomi, dan sosial budaya, keragaman irama dan kecepatan dalam mengupayakan pendidikan yang berkualitas. Dalam keadaan daruruat, prioritas pada pembelajaran belum tentu sama, apalagi bagi pihak-pihak yang mengalami krisis dalam kehidupannya. Hal ini menimbulkan gangguan pada kehidupan pelajar, sehingga berdampak pada rendahnya partisipasi dalam KBM online dan keterlambatan dalam merespon tugas sesuai tenggat waktu karena keterbatasan akses jaringan internet. Kondisi inilah yang perlu dipertimbangkan oleh dosen dalam pemberian tugas kepada mahasiswa. Penting bagi pengajar untuk melakukan pemetaan kebutuhan, kondisi, dan support system, atau paling tidak dapat menanyakan hambatan atau kendala dalam akses KBM online. Dengan demikian, penugasan dapat disesuaikan, tidak mesti diseragamkan, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna.
Ahli kebijakan yakni Keban, menyatakan bahwa suatu kebijakan dikatakan sebagai kebijakan constituent atau kebijakan dalam rangka melindungi negara. Kebijakan pencegahan covid-19 ini masih mengundang beberapa pro dan kontra. Barangkali dalam proses perumusan, kebijakan ini belum sepenuhnya melihat kondisi yang ada secara komprehensif, serta dari stakeholder pun terdapat kompleksitas. Karena pada sejatinya, kebijakan nasional itu cenderung terjadi generalisasi makanya dalam hal teknis dan mekanisme kerjanya masih banyak sisi kepincangan daripada keberhasilan. Maka yang perlu digaris bawahi di sini adalah bagaimana kita sebagai warga negara dapat menyesuaikan dengan keadaan yang ada dan mencermati segala regulasi yang diputuskan dengan melihat berbagai pertimbangan.

Pemantik         : Dr. Ariefa Efianingrum, M.Si.
  (Ketua Jurusan Filsafat & Sosiologi Pendidikan)
Editor              : Ayuk Widarningsih, Mustika Vania Sulistyani
  (Departemen Penalaran HIMA Kebijakan Pendidikan 2020)
Layout             : Departemen Medinfo HIMA Kebijakan Pendidikan 2020


Back To Top